Yunita Lesmawati
Ad2stream, Jakarta – Puteri Komarudin Meminta DJBC Beres-beres Usai Banyak Info Viral di Media Sosial.
Selama beberapa bulan terakhir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan, sering menjadi bahan pembicaraan di dunia maya. Penahanan sejumlah hibah alat peraga untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), keterlibatan oknum dalam penyelundupan satwa liar, hingga gaya hidup mewah petugas Bea Cukai yang dinilai berlebihan telah menarik perhatian publik. Bahkan, kekayaan milik Dirjen Bea Cukai juga tidak luput dari perhatian warganet.
Merespons fenomena yang terjadi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, meminta DJBC untuk memperbaiki layanan dan memperkuat integritas. Ini diharapkan juga menjadi pengingat bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Kami benar-benar berharap tidak perlu sampai harus viral dulu baru dilayani oleh Bea Cukai. Kemarin sempat ada pernyataan seperti itu yang saya yakin Pak Asko juga mendengarnya. Sangat disayangkan jika harus ada respon bahwa semua kasus harus diviralkan terlebih dahulu,” ujar seorang anggota kepada Askolani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan jajaran Eselon I Kementerian Keuangan, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Ia juga meminta DJBC untuk melakukan pembenahan sekaligus menilai kinerja bisnis yang dilakukan di kepabeanan. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa nyaman dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap instansi tersebut.
“… supaya konsisten memunculkan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat Indonesia”
“Kami sangat berharap Direktorat Jenderal Bea Cukai dapat bersama-sama memperbaiki pelayanan dan mengevaluasi proses bisnis di kepabeanan, agar tetap menciptakan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat Indonesia,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Puteri menyesalkan keterlibatan oknum pegawai DJBC dalam kasus perdagangan satwa dilindungi di Ketapang, Kalimantan Barat. Ia mendukung tindakan tegas DJBC yang langsung mencopot oknum pegawai tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap penegakan peraturan yang berlaku.
“Kejadian ini jelas menjadi pengingat bagi DJBC dan seluruh jajaran di Kementerian Keuangan untuk bersama-sama memperkuat integritas. Pegawai DJBC seharusnya menjadi pelindung masyarakat yang dapat dipercaya di seluruh Indonesia dan berperan sebagai pengawas yang efektif di bidang ekspor impor,” ujar anggota Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR RI itu.
Selain itu, Puteri juga membahas berbagai kasus viral lainnya yang telah membuat masyarakat resah dan marah, seperti tertahannya hibah alat peraga untuk SLB. Menurutnya, kejadian ini menimbulkan kekecewaan besar bagi mereka yang berjuang menyuarakan kesetaraan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.
Legislator dari Dapil Jawa Barat VII ini juga mengingatkan agar edukasi kepada masyarakat tentang peraturan bea dan cukai terus dilaksanakan. Hal ini dievaluasi masih menjadi kendala dan sering kali menimbulkan kesulitan dalam penerapan peraturan yang dilakukan oleh DJBC.
