Yunita Lesmawati
FIFA harus menghentikan proses untuk memilih Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 kecuali ada reformasi besar dalam hak asasi manusia yang diumumkan sebelum pemungutan suara bulan depan, kata Amnesty International dan Sport & Rights Alliance (SRA).
Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung di Kongres FIFA bulan depan untuk menyetujui Piala Dunia 2030 dan 2034, meskipun masing-masing hanya memiliki satu tawaran. Tawaran gabungan Maroko, Spanyol, dan Portugal adalah satu-satunya tawaran untuk 2030, sementara Arab Saudi adalah satu-satunya penawar untuk 2034.
Amnesty dan SRA mengatakan mereka telah mengevaluasi strategi hak asasi manusia yang diusulkan oleh negara-negara penawar dan menyimpulkan dalam laporan baru bahwa tidak satu pun dari tawaran tersebut secara memadai merinci bagaimana mereka akan memenuhi standar hak asasi manusia yang diperlukan oleh FIFA.
Mereka mengatakan risikonya jauh lebih besar di Arab Saudi dan mengadakan turnamen di negara Teluk tersebut akan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang “parah dan meluas”.
“Akan ada biaya manusia yang nyata dan dapat diprediksi untuk memberikan Piala Dunia 2034 kepada Arab Saudi tanpa memperoleh jaminan reformasi yang kredibel,” kata Steve Cockburn, kepala hak tenaga kerja dan olahraga Amnesty, dalam sebuah pernyataan.
“Penggemar akan menghadapi diskriminasi… pekerja migran akan menghadapi eksploitasi, dan banyak yang akan mati. “FIFA harus menghentikan proses ini sampai perlindungan hak asasi manusia yang tepat ada untuk menghindari memperburuk situasi yang sudah mengerikan.”
FIFA mengatakan laporan evaluasi penawaran untuk Piala Dunia 2030 dan 2034 akan diterbitkan sebelum Kongres luar biasa pada 11 Desember. “Saat ini FIFA sedang menerapkan proses penawaran menyeluruh untuk edisi Piala Dunia FIFA 2030 dan 2034,” kata juru bicara FIFA.
“(Ini) sejalan dengan proses sebelumnya untuk pemilihan tuan rumah Piala Dunia Wanita 2023 di Australia dan Selandia Baru, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada, dan Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil.”
Fifa Harus Pertimbangkan Masalah Diskriminasi Di Arab Saudi
Tuan rumah Piala Dunia akan resmi ditunjuk di Kongres FIFA, dan tawaran Arab Saudi hampir pasti berhasil karena tidak ada minat lain sebelum batas waktu FIFA akhir tahun lalu.
Penyebab utama kekhawatiran adalah apakah orang LGBTQ akan didiskriminasi di Kerajaan, di mana orang dapat dijatuhi hukuman mati jika terbukti melakukan hubungan seksual sesama jenis.
Hammad Albalawi, kepala unit penawaran Piala Dunia Arab Saudi, menyatakan pada bulan September bahwa penggemar LGBTQ diterima dan privasi mereka akan dihormati, menunjuk pada jutaan penggemar yang telah melakukan perjalanan ke negara itu untuk acara olahraga dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kompetisi bebas diskriminasi, dan berusaha menghapus diskriminasi berdasarkan karakteristik yang dilindungi,” kata Arab Saudi dalam buku penawaran Piala Dunia mereka.
“Bekerja sama dengan mitra pemerintah kami, kami akan memverifikasi bahwa undang-undang kami sejalan dengan komitmen internasional kami dan menerapkan peningkatan yang diperlukan.”
Masalah Lain Terkait Pekerja Migran
Arab Saudi menyatakan bahwa 15 stadion akan dibangun atau direnovasi untuk Piala Dunia, dengan konstruksi dijadwalkan selesai pada tahun 2032, sementara lebih dari 185.000 kamar hotel tambahan akan dibangun menjelang turnamen.
Cockburn mengatakan Arab Saudi akan membutuhkan banyak pekerja migran untuk mewujudkan ambisi Piala Dunianya di negara yang belum menetapkan upah minimum bagi non-warga negara maupun memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah kematian pekerja.
Masalah ini mirip dengan kematian pekerja di Qatar, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan membangun stadion baru dengan bantuan tenaga kerja migran. Surat kabar Guardian Inggris melaporkan bahwa setidaknya 6.500 pekerja migran – banyak dari mereka bekerja pada proyek Piala Dunia – meninggal di Qatar setelah negara itu memenangkan hak untuk menyelenggarakan acara tersebut, namun jumlah ini dibantah oleh negara Teluk tersebut.
“Kami berkomitmen untuk menegakkan komitmen kami terkait dengan pekerja paksa, pekerja anak, non-diskriminasi, dan keselamatan serta kesehatan kerja. Kami akan berusaha memastikan mitra kami menegakkan standar ini,” kata Arab Saudi dalam buku penawarannya.
Laporan Amnesty juga menyatakan bahwa represi kebebasan berbicara menjadi perhatian, dengan Cockburn mengatakan tidak ada komitmen serius untuk reformasi.
“Strategi hak asasi manusia Arab Saudi tidak menangani penindasan berat pemerintah terhadap kebebasan berbicara dan terus memenjarakan individu yang telah dijatuhi hukuman puluhan tahun penjara hanya karena ekspresi mereka,” kata Cockburn.
Arab Saudi menghabiskan miliaran untuk mengubah citra globalnya dari negara yang dikenal dengan pembatasan agama yang ketat dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi pusat pariwisata dan hiburan. Namun, negara ini gagal sedikit untuk memenangkan kursi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB bulan lalu.
Anggita Wijaya
