Anggita Wijaya
Ad2stream – Kasus Pemerkosaan. Di tengah tekad untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung untuk anak, berita mengejutkan muncul dari Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, NTB. Ketiga orang, termasuk pimpinan pondok pesantren (ponpes), telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan terhadap empat santriwati. Kasus ini tidak hanya menyoroti pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menggugah kesadaran masyarakat akan perlunya pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak, terutama dalam institusi pendidikan agama.
Latar Belakang Kasus
Menurut informasi terkini, para tersangka dalam kasus ini adalah AM, yang merupakan pimpinan ponpes, D, anak dari AM, dan WM, seorang ustaz di ponpes tersebut. Penetapan ketiga tersangka ini terjadi setelah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat berdasarkan surat nomor: S.Tap/101/XII/RES.1.24/2024 Reskrim Polres Lombok Barat. Kasus ini mencuat setelah laporan dari keluarga korban yang menghubungi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, yang kemudian memberikan dukungan hukum dan pendampingan kepada para santriwati.
Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, mengonfirmasi bahwa aksi pemerkosaan ini melibatkan empat santriwati, yang merupakan pelajar tingkat Aliyah (setara SMA) dan Tsanawiyah (setara SMP). Menurut penjelasan Joko, modus yang digunakan para pelaku adalah meminta korban untuk menjaga anggota keluarga pelaku yang sakit secara bergiliran di lingkungan ponpes. Di saat-saat tersebut, tindakan bejat pemerkosaan dilakukan.
Modus Operandi Pemerkosaan
Satu hal yang sangat disayangkan dalam kasus pemerkosaan santriwati ini adalah cara para pelaku mengeksploitasi situasi. Dengan menciptakan kondisi di mana santriwati merasa berkewajiban untuk merawat anggota keluarga pelaku, mereka berhasil memperdaya korban yang mungkin merasa tidak memiliki pilihan lain. Pada point ini, penting untuk memahami bahwa langkah-langkah pencegahan dan pendidikan mengenai kesadaran seksual dan hak-hak individu harus ditingkatkan, terutama di lingkungan pendidikan yang sering kali dianggap lebih aman.
Joko juga menjelaskan bahwa terdapat satu korban yang telah disetubuhi oleh dua pelaku yang sama. Langkah ini menunjukkan betapa sistematisnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh para tersangka. Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara pimpinan ponpes dan santriwati menambah dimensi kompleks terhadap kasus pemerkosaan santriwati di Sekotong ini, di mana para korban mungkin merasa tertekan untuk tidak melaporkan apa yang terjadi.
Tindakan Hukum dan Perlindungan Anak
Setelah laporan dari keluarga korban, pihak LPA langsung memberikan pendampingan yang diperlukan, termasuk saat proses pelaporan ke polisi. Kasatreskrim Polres Lombok Barat, AKP Abisatya Dharma Wiryatamaja, mengonfirmasi penetapan tersangka dengan menegaskan bahwa ketiga pelaku dijerat dengan Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur tentang tindakan kriminal berkaitan dengan eksploitasi terhadap anak, dan memberikan kerangka hukum yang tegas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.
Pentingnya Kesadaran dan Pendidikan
Kasus pemerkosaan di ponpes Sekotong ini menyadarkan kita semua akan pentingnya kesadaran dan pendidikan tentang perlindungan anak dalam masyarakat. Pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan belajar. Memastikan bahwa anak-anak mengenal hak-hak mereka dan memiliki pengetahuan tentang apa yang dianggap sebagai perilaku tidak pantas adalah langkah awal yang krusial.
Di samping itu, kolaborasi antara orang tua, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak serta menindaklanjuti setiap laporan kekerasan seksual merupakan langkah yang tidak boleh diabaikan. Keterlibatan semua pihak sangat penting untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam perlindungan anak.
Menutup Perbincangan
Tindakan para pelaku yang mengkhianati kepercayaan dan mencabuli santriwati di ponpes Sekotong adalah peristiwa yang mencoreng wajah pendidikan agama dan melanggar hak-hak asasi manusia. Masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawasi dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, serta memberikan dukungan kepada korban agar mereka mendapatkan keadilan.
Sementara proses hukum terus berjalan untuk mengadili para pelaku, semoga kasus pemerkosaan ponpes di Sekotong ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tanggung jawab kita terhadap perlindungan anak harus diutamakan, dan pendidikan harus selalu menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi semua anak.
