Anggita Wijaya
Ad2stream – Gubernur Rohidin Mersyah. Dalam perkembangan terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah (RM), sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Kasus Rohidin Mersyah ini muncul di tengah pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, di mana Rohidin merupakan calon gubernur petahana yang berlaga untuk masa jabatan dua periode. Penetapan ini memunculkan banyak pertanyaan tentang dampaknya terhadap jalannya pemilihan dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Dugaan Pemerasan oleh Gubernur
Menurut KPK, Gubernur Rohidin Mersyah diduga meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Bengkulu, yang disingkat SD, untuk mencairkan honor pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) di seluruh provinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November 2024. Honor yang diminta untuk dicairkan adalah sebesar Rp 1 juta per orang. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam konferensi persnya di Gedung Merah Putih KPK, menyatakan bahwa permintaan pencairan honor ini seharusnya tidak dilakukan sebelum waktunya, yaitu yang dijadwalkan pada bulan Desember.
Rohidin diduga melakukan ini tidak lain dengan harapan agar guru honorer dan tenaga tidak tetap tersebut memberikan suara untuknya di saat pemilihan mendatang. Langkah ini, meskipun dianggap sebagai cara untuk mempercepat pencairan honor, menciptakan persepsi bahwa ada tindakan manipulatif yang berkaitan dengan dukungan pemilih.
Konsekuensi Hukum
Terkait dengan dugaan korupsi ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, dan Anca, yang merupakan ajudan pribadinya. Mereka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 KUHP. Kasus ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi dalam konteks politik dapat memiliki konsekuensi yang serius, tidak hanya bagi individual yang terlibat, tetapi juga bagi proses demokrasi yang lebih luas.
Penyitaan Uang dalam Kasus Ini
KPK juga mengungkapkan bahwa mereka telah menyita sejumlah uang senilai Rp 7 miliar dalam tiga mata uang: Rupiah, Dolar Amerika (USD), dan Dolar Singapura (SGD). Proses penyitaan ini dilakukan di beberapa lokasi, menandakan bahwa dugaan praktik korupsi ini mungkin lebih luas dan melibatkan lebih banyak pihak. Penyitaan ini bukan hanya menunjukkan tindakan pencegahan, tetapi juga menegaskan komitmen KPK untuk memberantas korupsi dalam segala bentuknya.
Implikasi bagi Pilgub 2024
Kasus korupsi Gubernus Bengkulu ini tentunya akan berdampak signifikan terhadap situasi politik di Provinsi Bengkulu menjelang Pilgub 2024. Sebagai calon petahana, Rohidin Mersyah memiliki modal politik dan pengalaman yang mungkin akan diuji dengan kehadiran skandal ini. Masyarakat berhak untuk mempertanyakan integritas dan komitmennya terhadap pelayanan publik. Kejahatan korupsi tidak hanya merugikan sektor yang bersangkutan tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dengan terungkapnya dugaan pemerasan ini, kandidat lain dalam Pilgub juga akan memiliki kesempatan untuk mengangkat isu ini dalam kampanye mereka. Preguntas dan perdebatan tentang transparansi dan akuntabilitas dari calon-calon pemimpin dapat memperkuat posisi mereka di mata pemilih. Di sisi lain, jika Rohidin mampu membuktikan bahwa tuduhan ini tidak benar, bisa jadi dia akan mendapatkan simpati dari pemilih yang merasa terpesona oleh narasi korban.
Penutup
Penetapan Gubernur Rohidin Mersyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi merupakan peringatan bagi seluruh pejabat publik. KUK ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, dan tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Dalam konteks Pilgub 2024, situasi ini bisa menjadi titik balik penting yang mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Masyarakat Bengkulu diharapkan dapat menggunakan hak suara mereka dengan bijak, dengan mempertimbangkan integritas dan rekam jejak para calon. Keberanian KPK untuk bertindak dalam kasus ini harus dihargai, dan diharapkan memicu semangat pemberantasan korupsi secara lebih luas, tidak hanya di Bengkulu, tetapi juga di seluruh Indonesia.
Yunita Lesmawati
