Yunita Lesmawati
Direktur Utama PT Bina Karya (Persero), Boyke Soebroto, menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Ibu Kota Negara (IKN) tidak akan dikenakan tarif hunian.
Ia menjelaskan bahwa saat ini PT Bina Karya bersama Konsorsium Garuda Nusantara sedang mempersiapkan pembangunan 40 menara hunian untuk ASN.
Pembangunan ini ditargetkan bisa dimulai pada awal 2025. “Apabila sudah selesai, semua ASN tidak akan dipungut biaya.
Karena ini adalah bangunan untuk ASN tinggal di sana sebagai rumah dinas. Kecuali listrik dan air, itu bayar sendiri.
Namun tidak ada biaya sewa sama sekali,” kata Boyke saat ditemui di Ritz Carlton SCBD, Kamis, 25 Juli 2024.
Boyke menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan studi kelayakan kepada Kementerian Keuangan.
Pembangunan 40 menara hunian untuk ASN ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Target Hunian Gratis IKN Selesai Tahun 2025
“Masih dalam proses dan targetnya kontrak bisa selesai dalam enam bulan ini. Pada Januari atau Februari 2025 sudah bisa dimulai pembangunannya,” kata Boyke.
Ia menambahkan bahwa dalam pembangunan 40 menara hunian ASN, PT Bina Karya akan bertindak sebagai operator.
Setelah itu, perseroan milik Badan Otorita IKN tersebut akan mengelola setiap aset milik negara yang didanai melalui skema KPBU tersebut.
“Aset milik negara itu kita yang mengelola. Air kita kelola, listrik kita kelola. Bahkan kalau yang belum dibangun, kita ikut serta yang bangun,” klaimnya.
Adapun uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut, klaimnya, berasal dari investasi ekuitas yang diwadahi oleh Konsorsium Garuda Nusantara.
Boyke mengatakan nilainya sekitar Rp 20 triliun yang berasal dari sejumlah pemodal, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Tujuannya agar kita tidak sendirian. Tidak bisa sendirian dan kita harus berkolaborasi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ke depannya Bina Karya akan lebih aktif menarik investasi ke IKN. “Selama ini dibiayai APBN, makin lama porsinya makin kecil,” katanya.
Adapun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa 1.740 ASN akan dipindahkan ke IKN mulai September.
Azwar menyampaikan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap.
“Untuk ASN, jika satu menara diisi oleh satu orang maka akan ada 1.740 ASN yang akan pindah,” katanya, Senin, 1 Juli 2024.
Anggita Wijaya
