Jessica Olivia
Politikus Nusron Wahid baru-baru ini menanggapi isu terkait penggunaan mobil dinas negara yang beredar luas di media. Dalam klarifikasinya, Nusron membantah rumor yang mengatakan bahwa ia menggunakan mobil RI 36, yang biasa dipakai oleh pejabat setingkat menteri. Sebagai pengganti, ia menegaskan bahwa ia hanya menggunakan mobil dinas RI 26, yang sering dipakai oleh pejabat setingkat wakil menteri. Bahkan, ia menambahkan bahwa mobil dinas yang digunakan tersebut pun jarang dipakai.
Dalam sebuah wawancara dengan wartawan pada Rabu, 10 Januari 2025, Nusron menjelaskan bahwa isu penggunaan mobil RI 36 tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan. “Kami tidak menggunakan mobil RI 36. Kami hanya menggunakan mobil RI 26, dan itu pun jarang dipakai,” ujarnya dengan tegas. Ia menyebutkan bahwa mobil tersebut digunakan lebih banyak untuk kepentingan dinas atau tugas-tugas yang memerlukan mobilitas tinggi, bukan untuk kepentingan pribadi.
Nusron, yang menjabat sebagai wakil ketua umum di sebuah partai politik, mengungkapkan bahwa mobil dinas yang digunakan oleh pejabat negara memang sudah diatur berdasarkan jabatannya. Setiap pejabat negara memiliki kendaraan dinas yang disesuaikan dengan tingkatannya. Untuk pejabat setingkat menteri, seperti yang dinilai oleh banyak pihak, mobil RI 36 adalah mobil resmi yang disediakan. Namun, Nusron yang saat ini menjabat di posisi yang lebih rendah, yakni setingkat wakil menteri, berhak untuk menggunakan mobil dinas RI 26.
Isu mengenai penggunaan mobil dinas yang tidak sesuai dengan jabatan atau status kerap menjadi sorotan publik. Berbagai pihak seringkali mempertanyakan apakah penggunaan fasilitas negara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau malah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh para pejabat. Nusron menyatakan bahwa dalam hal ini, tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara yang ia lakukan. “Kami patuh pada aturan yang ada. Jadi, tidak ada yang perlu dipermasalahkan,” kata Nusron.
Nusron juga menambahkan bahwa mobil dinas RI 26 yang ia gunakan, meskipun sudah terdaftar sebagai kendaraan dinas, sangat jarang dipakai. Ia lebih sering menggunakan kendaraan pribadi dalam kegiatan sehari-hari. “Mobil dinas itu lebih banyak digunakan ketika ada kegiatan-kegiatan resmi yang membutuhkan mobilitas. Tetapi, saya pribadi lebih sering menggunakan kendaraan pribadi,” jelasnya.
Pernyataan Nusron ini muncul setelah isu mengenai penggunaan mobil dinas RI 36 yang kerap diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir. Beberapa pihak menduga bahwa beberapa pejabat menggunakan mobil dinas yang lebih mewah dari yang seharusnya, mengingat bahwa kendaraan RI 36 termasuk dalam kategori mobil dengan fasilitas yang lebih tinggi dan lebih mewah dibandingkan kendaraan dinas lainnya.
Terkait dengan kendaraan dinas yang dimaksud, Nusron menegaskan bahwa ia hanya ingin menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan fasilitas negara. “Kami ingin memastikan bahwa fasilitas yang diberikan kepada kami digunakan dengan tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Nusron. Ia berharap agar publik tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar dan tidak menyebar spekulasi yang dapat merusak citra pejabat negara.
Nusron mengingatkan bahwa penting untuk menjaga integritas dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara, termasuk dalam hal penggunaan fasilitas negara. Menurutnya, pejabat publik seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal penggunaan anggaran negara, baik dalam hal kendaraan dinas maupun fasilitas lainnya. “Sebagai pejabat negara, kami harus bisa memberi contoh yang baik. Jangan sampai fasilitas yang diberikan untuk mendukung tugas negara disalahgunakan,” ujar Nusron.
Dalam kesempatan yang sama, Nusron juga membahas mengenai isu-isu lainnya yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara oleh pejabat. Ia menekankan bahwa setiap penggunaan fasilitas negara harus diawasi dengan ketat agar tidak ada yang disalahgunakan. “Kami selalu mematuhi aturan yang ada dan memastikan bahwa setiap fasilitas yang diberikan digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan kewajiban kami sebagai pejabat,” katanya.
Pernyataan Nusron terkait penggunaan mobil RI 26 yang jarang dipakai ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada publik mengenai isu yang sedang berkembang. Ia juga berharap agar masyarakat dapat lebih memahami bahwa pejabat negara tidak boleh menganggap fasilitas negara sebagai hak pribadi, melainkan sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas negara yang lebih besar.
Menanggapi klarifikasi Nusron, beberapa pengamat politik menilai bahwa isu terkait penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas memang sering kali menjadi sorotan publik. Mereka berharap agar pejabat negara dapat lebih bijaksana dalam menggunakan fasilitas tersebut, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat. “Hal-hal kecil seperti ini dapat menciptakan persepsi buruk tentang pejabat publik. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga transparansi dan akuntabilitas,” ujar seorang pengamat politik yang enggan disebutkan namanya.
Bagi sebagian masyarakat, penggunaan kendaraan dinas memang menjadi simbol kemewahan yang tidak jarang membuat kecewa. Namun, Nusron menegaskan bahwa sebagai pejabat, ia harus mematuhi ketentuan yang ada, dan segala fasilitas yang diterima harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga mengingatkan bahwa dalam setiap penggunaan anggaran negara, baik itu untuk kendaraan dinas, fasilitas lainnya, ataupun perjalanan dinas, harus selalu diawasi untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Nusron berharap agar isu mengenai penggunaan mobil dinas yang tidak sesuai dengan jabatan dapat segera dihentikan dan masyarakat dapat lebih fokus pada kinerja dan hasil kerja para pejabat negara. “Jangan biarkan isu-isu semacam ini mengalihkan perhatian dari pekerjaan utama kami sebagai pejabat negara, yaitu untuk melayani masyarakat dan menjalankan tugas-tugas negara dengan baik,” ujar Nusron mengakhiri penjelasannya.
Dalam dunia politik Indonesia, penggunaan fasilitas negara sering kali menjadi sorotan tajam masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pejabat negara sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan klarifikasi yang diberikan oleh Nusron, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa setiap pejabat harus menggunakan fasilitas negara dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
