Anggita Wijaya
Ad2stream – Ipda Rudy Soik. Dalam sepekan terakhir, perhatian masyarakat tertuju pada kasus yang melibatkan Ipda Rudy Soik bersama Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Perseteruan ini dimulai setelah Rudy dipecat melalui putusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dan berlanjut dengan upayanya untuk melawan keputusan tersebut. Laporan yang disampaikan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) semakin menambah bobot kasus ini, mengundang beragam reaksi dari publik.
1. Latar Belakang Kasus
Ipda Rudy Soik menjadi sorotan setelah terbongkarnya keterlibatannya dalam penyelidikan dugaan mafia bahan bakar minyak (BBM) di Kupang. Penyidik yang dianggap melanggar kode etik dalam proses penyelidikannya dipecat oleh Polda NTT, yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Setelah dipecat, Rudy tidak tinggal diam. Ia merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil dan berupaya membela haknya sebagai seorang anggota kepolisian yang bertugas membongkar kejahatan.
2. Laporan ke Komnas HAM dan LPSK
Pada tanggal 25 Oktober 2024, bersama kuasa hukumnya, Ferdy Maktaen, Rudy melapor ke Komnas HAM. Laporan ini terdiri dari beberapa poin penting, termasuk tuntutan perlindungan atas dugaan intimidasi dan teror terhadap dirinya serta keluarganya. Ferdy menjelaskan bahwa Polda NTT diduga tidak profesional dalam melaksanakan PTDH terhadap Rudy, yang dinilai sewenang-wenang. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah adanya keterkaitan anggota Polda NTT dengan mafia BBM ilegal.
“Saya minta perlindungan lembaga negara karena masalah ini berkaitan dengan hak dan kebebasan warga negara, dan kami merasa terancam. Ini bukan sekadar masalah pribadi, tetapi berkaitan dengan integritas institusi,” ujar Ferdy.
Tak hanya mengandalkan laporan ke Komnas HAM, Rudy juga meminta perlindungan dari LPSK. Hal ini disebabkan karena ia merasa diteror oleh tim provos Polda NTT yang mendatangi rumahnya dan melakukan pengintaian. Rudy menyebut bahwa tindakan ini telah membuat anaknya trauma dan menimbulkan rasa takut dalam keluarga.
3. Respons Polda NTT
Polda NTT, sebagai institusi yang terlibat, menjelaskan bahwa PTDH terhadap Rudy merupakan keputusan yang didasarkan pada evaluasi kinerja dan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, hingga saat ini publik menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai tudingan keterlibatan personel kepolisian dalam mafia BBM yang disoroti oleh Rudy dan kuasa hukumnya.
Peristiwa Lain yang Menarik Perhatian
Setelah berita mengenai Rudy Soik, perhatian publik juga terbagi antara kasus lain yang sedang viral. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), seorang pria bernama Miftah Farid viral karena tindakan kekerasan terhadap seorang anak. Miftah nekat membanting anak tersebut karena alasan yang tidak dapat diterima secara etis, yakni si anak yang dianggap tidak melaksanakan salat Jumat. Meskipun video tindakan ini viral dan menuai kecaman, Miftah hanya dikenakan wajib lapor oleh pihak kepolisian, yang mengejutkan banyak pihak dan memicu perdebatan mengenai ketegasan hukum dalam kasus kekerasan anak.
Bentrokan Antardesa di Flores Timur
Tak hanya itu, satu lagi peristiwa yang menyita perhatian adalah bentrokan berdarah antara dua desa di Flores Timur, NTT. Sengketa lahan yang berujung pada bentrokan ini mengakibatkan dua orang tewas dan puluhan rumah dibakar. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan betapa persoalan yang sepele dapat berakhir dengan kerusuhan yang melibatkan nyawa manusia.
Kesimpulan
Perseteruan antara Ipda Rudy Soik dengan Polda NTT menunjukkan kompleksitas isu internal kepolisian, sekaligus mempertegas pentingnya perlindungan hak asasi bagi individu, terutama dalam situasi di mana kebebasan dan integritas terancam. Dalam konteks yang lebih luas, ketiga peristiwa ini mencerminkan dinamika sosial yang terjadi di NTT dan sekitarnya, yang menggugah kesadaran akan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan anak, serta penyelesaian sengketa tanah yang berbasis pada dialog dan keadilan.
Seperti bagian terpenting dari masyarakat demokratis, kita harus siap untuk mengawasi dan menyuarakan hak untuk keadilan. Dengan demikian, kedepannya diharapkan setiap individu, baik di institusi pemerintahan maupun masyarakat umum, dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan dan keadilan yang lebih baik.
