Jessica OliviaPemerintah Indonesia diminta untuk lebih fokus pada pemungutan pajak dari kalangan orang kaya, yang dinilai memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini diperkirakan akan mencapai 12 persen. Potensi penerimaan pajak dari orang kaya bahkan dapat mencapai Rp 81,6 triliun, sebuah angka yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang diperoleh dari pajak konsumsi seperti PPN.
Sektor pajak orang kaya memiliki peluang yang sangat besar karena mereka memiliki pendapatan dan kekayaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mayoritas masyarakat lainnya. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak terhadap individu-individu dengan kekayaan lebih dari Rp 10 miliar. Namun, selama ini pemungutan pajak terhadap orang kaya ini masih belum maksimal. Hal ini membuat sejumlah kalangan menganggap bahwa potensi pajak dari orang kaya belum dimanfaatkan secara optimal.
Pakar ekonomi dan pengamat pajak menyarankan agar pemerintah memperkuat sistem perpajakan dengan memperbaiki administrasi pajak, khususnya di sektor kekayaan dan pendapatan orang kaya. Mereka berpendapat bahwa pajak terhadap orang kaya seharusnya dipungut lebih adil dan efisien untuk membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara. Jika pemerintah berhasil mengoptimalkan pajak dari kalangan orang kaya, maka akan tercipta pendapatan yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat membantu dalam pembangunan negara, terutama dalam sektor-sektor yang membutuhkan anggaran besar, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah beberapa kali mencoba untuk memperkenalkan berbagai kebijakan yang mengarah pada pemungutan pajak lebih dari orang kaya. Salah satu langkah yang telah diambil adalah dengan memperkenalkan kebijakan pajak penghasilan (PPh) yang progresif, yang mana semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Meski demikian, kebijakan ini masih menemui kendala dalam hal implementasi dan pengawasan yang belum sepenuhnya optimal.
Kendala lain yang dihadapi adalah tingginya tingkat kepatuhan pajak di kalangan orang kaya yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat umum. Banyak di antara mereka yang menghindari kewajiban pajak dengan berbagai cara, seperti melakukan perencanaan pajak yang agresif atau memindahkan aset ke luar negeri. Untuk itu, pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan terhadap para wajib pajak dengan kekayaan besar dan mendalami potensi penghindaran pajak yang terjadi di sektor ini.
Di sisi lain, kebijakan pemungutan pajak dari orang kaya juga dapat dihadapkan pada tantangan politik dan sosial. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pajak yang tinggi terhadap orang kaya akan berdampak pada daya saing dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara mendapatkan pendapatan dari sektor pajak dan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif bagi para pengusaha.
Sebagai alternatif, pemerintah dapat menggali potensi pajak dari sektor lain yang berhubungan dengan kekayaan orang kaya, seperti pajak atas warisan, pajak properti, dan pajak atas perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia. Penerapan kebijakan pajak yang berbasis kekayaan ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga dapat menciptakan keadilan sosial dan memperkecil kesenjangan ekonomi antara kalangan kaya dan miskin.
Pemerintah juga diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam memberikan informasi yang lebih transparan mengenai penggunaan pajak yang diterima. Dengan memberikan laporan yang jelas mengenai alokasi penggunaan anggaran yang bersumber dari pajak, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang ada.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi mengenai pentingnya pajak sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional. Melalui edukasi yang lebih baik, masyarakat akan lebih memahami betapa pentingnya kontribusi pajak dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pembangunan negara yang berkelanjutan.
Optimisme bahwa pajak orang kaya dapat memberikan dampak positif bagi pendapatan negara semakin kuat seiring dengan berbagai upaya reformasi perpajakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Jika pemungutan pajak dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efisien, maka bukan tidak mungkin bahwa potensi pajak dari orang kaya yang diperkirakan mencapai Rp 81,6 triliun dapat terwujud, dan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Indonesia.
Pemerintah diharapkan dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem perpajakan yang ada, serta memperkenalkan kebijakan baru yang lebih adil dan transparan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan orang kaya dan mendongkrak potensi penerimaan pajak yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Yunita Lesmawati
