Yunita Lesmawati
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melaksanakan uji coba atau proyek percontohan untuk program makan bergizi gratis di 100 lokasi berbeda pada akhir tahun 2024.
Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa uji coba ini diproyeksikan akan berlangsung dengan sukses. Karena telah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pendanaannya.
“Alhamdulillah, kami telah berhasil mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk biaya operasional. Serta dana piloting yang akan disediakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (Kemenkeu). Saat ini, kami sedang dalam tahap pembahasan lebih mendetail untuk pelaksanaan program percontohan ini di 100 kawasan di seluruh pelosok Indonesia pada penghujung tahun ini,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, pada hari Kamis, 31 Oktober 2024.
Uji coba Makan Bergizi Akan Di Mulai Dari Sabang Sampai Merauke
Menurut Dadan, pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis akan diprioritaskan di Pulau Jawa. “Uji coba ini akan dilaksanakan mulai dari Sabang hingga Merauke, namun akan lebih banyak difokuskan di Pulau Jawa. Hal ini karena sebagian besar sekolah dan siswa berada di Pulau Jawa,” terangnya.
Dadan juga menjelaskan bahwa uji coba yang direncanakan untuk akhir tahun 2024 ini akan mengikuti skema uji coba yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ini termasuk proyek percontohan makan gratis yang sudah dilakukan di Warung Kiara, Sukabumi, serta Bojong Koneng, Bogor.
Dadan menjelaskan bahwa pihaknya telah berbicara dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Guna untuk mengajak pemerintah daerah berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini penting karena penerapan program makan bergizi gratis dilakukan di tingkat daerah.
“Kami sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Harapannya, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran. Namun alokasi tersebut bukan untuk pengadaan makanan bergizi itu sendiri, melainkan difokuskan pada pengembangan infrastruktur pendukung,” terangnya.
“Kami juga memerlukan kerjasama dengan kementerian lain, institusi lain, termasuk pihak ketiga untuk membangun satuan pelayanan. Namun, di setiap satuan pelayanan, baik itu di bangunan khusus, maupun di pertemuan, dan di sekolah, kami akan menempatkan tiga orang di satuan pelayanan,” tambah Dadan.
Anggita Wijaya
