Puan Maharani: Negara Jangan Tunggu “Viral For Justice”

Jakarta, 16 Agustus 2024 – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengeluarkan pernyataan tegas yang mengingatkan pemerintah dan lembaga negara untuk tidak menunggu dorongan dari media sosial atau kampanye viral dalam menangani isu-isu keadilan dan hukum. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers hari ini, di mana Puan menekankan pentingnya respons proaktif dari negara dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum dan sosial yang memerlukan perhatian publik.

Pernyataan Puan Maharani

Dalam pernyataannya, Puan Maharani mengatakan, “Negara tidak seharusnya menunggu adanya fenomena ‘Viral For Justice’ untuk bertindak. Keadilan harus ditegakkan berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip negara, bukan karena dorongan dari media sosial atau tekanan publik. Kita harus memiliki sistem yang responsif dan efektif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial.”

Konteks Pernyataan

Puan Maharani mengungkapkan keprihatinannya terkait sejumlah kasus hukum yang mendapat perhatian luas di media sosial dan menjadi viral, namun lambat ditangani oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, fenomena “Viral For Justice” sering kali menggambarkan ketidakpuasan masyarakat terhadap lambatnya proses hukum dan penegakan keadilan, yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Langkah-Langkah yang Disarankan

Dalam konferensi pers tersebut, Puan juga mengusulkan beberapa langkah strategis untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia:

1. Peningkatan Transparansi
   Menegaskan perlunya transparansi dalam proses hukum agar masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana kasus-kasus penting ditangani.
2. Reformasi Proses Hukum
   Mendorong reformasi dalam sistem peradilan untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses penyelesaian kasus.
3. Pelibatan Masyarakat
   Mengajak masyarakat untuk terlibat secara konstruktif dalam proses pengawasan hukum, tanpa menggantikan peran aparat penegak hukum.

Respons dari Pemerintah

Menanggapi pernyataan Puan Maharani, pihak pemerintah menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan saran-saran tersebut dan berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem hukum. Mereka menekankan bahwa penegakan keadilan adalah prioritas utama dan harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan.

Kesimpulan

Pernyataan Puan Maharani menjadi pengingat penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan lembaga penegak hukum, untuk terus bekerja dengan integritas dan kecepatan dalam menangani isu-isu keadilan. Dengan tidak bergantung pada dorongan dari media sosial, negara diharapkan dapat menjalankan fungsi penegakan hukum dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang sesungguhnya.