Ad2stream – Kylian Mbappe. Dalam perkembangan terbaru dunia sepak bola, Komisi Hukum Ligue de Football Professionnel (LFP) telah memberikan keputusan yang mendukung Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain atau PSG diperintahkan untuk membayar Kylian Mbappe sebesar 55 juta euro. Putusan ini muncul di tengah polemik seputar hak-hak finansial yang belum dipenuhi oleh PSG setelah kepergian Mbappe ke Real Madrid yang resmi terjadi di musim panas 2024.
Setelah berselang waktu yang cukup, PSG masih belum menyelesaikan kewajibannya berupa gaji dan bonus untuk bulan April, Mei, dan Juni. Total tunggakan yang harus dibayarkan mencapai 55 juta euro, situasi yang memicu ketegangan antara pemain dan klub. Dalam konteks ini, Komisi Hukum LFP berperan penting dengan menghasilkan keputusan yang berpihak kepada Mbappe, hanya untuk mendapatkan tanggapan yang mengecewakan dari PSG yang menolak untuk mematuhi instruksi tersebut.
Mengacu pada laporan dari Diario AS, tindakan PSG yang menolak untuk mematuhi keputusan LFP memberikan dasar bagi Mbappe untuk mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut, di mana ia berhak mengambil tindakan di Pengadilan Perburuhan. Namun, perlu dicatat bahwa keputusan dari Komisi Hukum LFP ini tidak bersifat mengikat, sehingga tidak ada keharusan bagi PSG untuk segera mematuhi putusan tersebut.
Sementara itu, Kylian Mbappe telah melanjutkan kariernya dengan bergabung bersama Real Madrid. Kontrak yang ditandatangani mencakup durasi lima musim dengan imbalan gaji bersih sebesar 15 juta euro per musim, serta bonus bergabung yang mencapai 150 juta euro, yang akan dibayarkan secara cicilan selama masa kontrak. Dengan demikian, langkah Mbappe ke Madrid tidak hanya menjadi sebuah transfer signifikan dalam sejarah sepak bola, tetapi juga menandai awal dari sebuah saga hukum yang menarik antara pemain bintang dan mantan klubnya.
Keputusan LFP menunjukkan bagaimana dinamika di antara klub, pemain, dan badan pengatur liga dapat berujung pada situasi yang rumit dan penuh tantangan. Kini, kita menanti kelanjutan dari kisah ini dan apakah PSG akan memenuhi kewajibannya ataukah jalan hukum akan ditempuh untuk mengatasi masalah ini.