Partai Gerindra kembali menunjukkan kekuatannya di lembaga legislatif dengan terpilihnya Habiburokhman sebagai Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Penunjukan ini berlangsung dalam rapat internal Komisi III yang diadakan setelah pembentukan struktur kepemimpinan baru di DPR RI pasca-pemilu.
Habiburokhman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III, berhasil mendapatkan dukungan mayoritas anggota komisi untuk menduduki posisi ketua. Dalam pidato pengantarnya, Habiburokhman menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Komisi III dalam mengawasi bidang hukum, keamanan, dan hak asasi manusia. “Saya merasa terhormat dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya berjanji akan bekerja keras untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Komisi III DPR memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan hukum dan keamanan. Selain itu, komisi ini juga bertugas untuk membahas berbagai rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut. Dengan kepemimpinan Habiburokhman, yang dikenal sebagai sosok yang vokal dalam isu-isu hukum dan hak asasi manusia, banyak pihak berharap akan ada terobosan signifikan dalam pengawasan dan legislasi.
Dukungan terhadap Habiburokhman tidak hanya datang dari anggota Gerindra, tetapi juga dari fraksi-fraksi lain di DPR. Sejumlah politisi dari partai berbeda mengungkapkan harapan mereka bahwa di bawah kepemimpinan Habiburokhman, Komisi III dapat menjadi lembaga yang lebih produktif dan transparan. “Kami semua berharap dapat bekerja sama dengan baik, terlepas dari perbedaan partai, untuk mencapai tujuan bersama,” kata salah satu anggota komisi dari partai lain.
Menanggapi penunjukannya, Habiburokhman menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam menciptakan kebijakan yang efektif. Ia juga menggarisbawahi perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. “Kami ingin suara rakyat terdengar dan diperhatikan dalam setiap kebijakan yang diambil. Komisi III akan berusaha untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya,” tambahnya.
Dalam agenda pertama di bawah kepemimpinannya, Habiburokhman berencana untuk mengadakan audiensi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan para pakar hukum. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu mendesak yang perlu segera ditangani oleh Komisi III.
Keputusan Gerindra untuk memimpin Komisi III DPR RI ini juga dianggap strategis dalam konteks politik nasional. Dengan posisi kepemimpinan di salah satu komisi vital, Gerindra semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu partai utama di DPR. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Siti Zuhro, menyatakan bahwa langkah ini bisa menjadi modal bagi Gerindra untuk memperluas pengaruhnya menjelang pemilu mendatang. “Posisi ini memberi Gerindra kesempatan untuk mengimplementasikan agenda politiknya dengan lebih efektif,” ujarnya.
Di sisi lain, pengamat menyoroti tantangan yang dihadapi Habiburokhman sebagai ketua baru. Ia harus mampu mengelola dinamika internal komisi yang terdiri dari berbagai partai dan pandangan politik. “Kunci keberhasilan kepemimpinannya adalah kemampuannya dalam membangun konsensus di antara anggota,” tambah Siti.
Dengan terpilihnya Habiburokhman sebagai Ketua Komisi III, publik akan mengawasi langkah-langkah yang diambilnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab baru ini. Banyak yang berharap, di bawah kepemimpinannya, Komisi III dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga hukum, keamanan, dan hak asasi manusia di Indonesia.