Anggita Wijaya
Ad2stream – Solusi Dua Negara. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, baru-baru ini mengumumkan peluncuran inisiatif baru Arab Saudi untuk mendirikan negara Palestina. Inisiatif ini muncul sebagai respon terhadap kegagalan upaya internasional selama puluhan tahun dalam menerapkan solusi dua negara, solusi yang dianggap sebagai jalan keluar untuk konflik yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.
Pengumuman tersebut dilakukan dalam pidato Pangeran Faisal pada sebuah pertemuan yang melibatkan Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Norwegia pada tanggal 26 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Pangeran Faisal menekankan perlunya membentuk aliansi global yang akan mendukung implementasi solusi dua negara, dengan pertemuan perdana aliansi tersebut direncanakan akan berlangsung di Riyadh, ibu kota Arab Saudi.
Pangeran Faisal mengungkapkan komitmen kuat dari negara-negara Arab dan Eropa untuk bekerja sama dalam mencapai rencana yang dapat diandalkan guna mewujudkan perdamaian yang adil dan komprehensif. Ia menyatakan, “Kita akan melakukan segala upaya untuk mencapai rencana yang bisa diandalkan dan tidak dapat diubah untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan komprehensif.” Pernyataan ini menunjukkan urgensi dan ketegasan dalam menyikapi krisis yang sedang terjadi.
Konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut kembali memanas, khususnya setelah terjadinya perang yang dimulai pada Oktober tahun lalu, ketika Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel, yang mengakibatkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Pangeran Faisal menyebutkan bahwa serangan Balasan Israel di Jalur Gaza telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang luas, dengan lebih dari 41.000 orang dilaporkan tewas akibat serangan tersebut.
Dalam konteks ini, Pangeran Faisal menekankan pentingnya pengakuan akan hak untuk memiliki negara Palestina yang merdeka, dengan perbatasan tahun 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Saudi berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya pencapaian tersebut. Sebelumnya, Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, juga telah menekankan hal yang sama, mengecam “kejahatan pendudukan Israel” dan menyatakan bahwa Kerajaan tidak akan segera mengakui Israel sebelum adanya negara Palestina.
Tantangan dalam mewujudkan inisiatif ini jelas terlihat dari respons yang ada di pihak Israel. Mayoritas anggota parlemen Israel menolak solusi dua negara, dan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara konsisten menolak komitmen untuk perundingan menuju solusi tersebut. Hal ini menimbulkan keraguan tentang kemungkinan konkret dari inisiatif yang diusulkan oleh Arab Saudi dan dukungan global lainnya.
Dengan peluncuran inisiatif ini, Arab Saudi menunjukkan kekuatan diplomatiknya dan komitmennya untuk mempromosikan perdamaian di kawasan yang bergejolak. Setiap langkah yang diambil menuju pembentukan negara Palestina bukan hanya merupakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Palestina, tetapi juga upaya kolektif untuk menciptakan stabilitas di Timur Tengah yang telah lama didera oleh konflik. Di tengah ketegangan yang masih ada, harapan untuk solusi yang adil dan berkelanjutan tetap menjadi tujuan yang layak diperjuangkan oleh semua pihak terkait.
Yunita Lesmawati
Jessica Olivia
