Jessica Olivia
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Indonesia semakin gencar mendorong keterlibatan perempuan dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dalam upaya memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil, dan tanpa diskriminasi, Bawaslu menilai peran perempuan sangat vital. Keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan pengawasan dinilai dapat memperkuat integritas demokrasi dan mencegah berbagai bentuk ketidakadilan serta diskriminasi yang mungkin muncul selama pilkada.
Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, dalam sebuah acara diskusi terkait persiapan Pilkada 2024, menyatakan bahwa perempuan memiliki perspektif yang unik dan penting dalam memantau proses politik, khususnya dalam konteks pemilu. “Penting bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam pengawasan Pilkada, karena mereka tidak hanya memberikan pandangan berbeda, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap pemilih maupun calon pemimpin, baik berdasarkan jenis kelamin, latar belakang, ataupun kelompok tertentu,” ujar Ratna.
Pentingnya Peran Perempuan dalam Pengawasan
Pilkada, sebagai salah satu bagian dari sistem demokrasi, seringkali diwarnai oleh berbagai masalah seperti pelanggaran hak pilih, politisasi identitas, dan bahkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks ini, Bawaslu menganggap bahwa perempuan sebagai pemilih dan pengawas memiliki potensi besar untuk mendeteksi pelanggaran yang mungkin terlewat oleh pengawas laki-laki. Perempuan, menurut Bawaslu, dapat menjadi agen perubahan yang mendalam dalam menciptakan suasana pemilu yang lebih inklusif dan adil.
Selain itu, perempuan juga memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pengawasan pemilu. “Kami memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerimaan pengawas pemilu. Semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki, berkesempatan untuk terlibat dalam pengawasan Pilkada dengan syarat yang sama,” jelas Ratna.
Jaminan Bawaslu untuk Cegah Diskriminasi
Dalam rangka mendukung keterlibatan perempuan, Bawaslu juga memberikan jaminan bahwa proses pengawasan Pilkada 2024 akan bebas dari diskriminasi. Hal ini meliputi upaya memastikan bahwa perempuan mendapat kesempatan yang setara dalam mengakses informasi terkait pemilu, berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan, serta melibatkan mereka dalam pembuatan keputusan terkait pemilu.
Bawaslu juga telah meluncurkan berbagai program pelatihan dan sosialisasi untuk perempuan yang berminat menjadi pengawas pemilu. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme pemilu, kode etik pemilu, serta keterampilan dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama Pilkada.
Ratna menambahkan, “Bawaslu ingin memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang luas untuk mengawasi jalannya Pilkada, sekaligus menjadi saksi dari proses demokrasi yang berlangsung. Kami juga berkomitmen untuk melindungi pengawas perempuan dari segala bentuk diskriminasi atau pelecehan yang mungkin timbul.”
Tantangan dan Peluang
Meski upaya ini mendapat dukungan luas, tantangan besar tetap ada. Di beberapa daerah, masih terdapat hambatan budaya dan sosial yang membatasi peran aktif perempuan dalam politik, termasuk pengawasan Pilkada. Namun, Bawaslu berharap melalui kebijakan afirmatif dan kampanye kesadaran, perempuan di seluruh Indonesia dapat lebih percaya diri untuk terlibat dalam proses pengawasan tersebut.
“Ke depan, kami harap keterlibatan perempuan dalam pengawasan Pilkada tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi sebuah perubahan nyata yang membawa manfaat bagi demokrasi kita,” kata Ratna Dewi Pettalolo menutup sesi diskusi.
Dengan melibatkan lebih banyak perempuan dalam pengawasan Pilkada 2024, Bawaslu berharap bisa menciptakan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan, di mana semua warga negara—tanpa terkecuali—dapat merasa aman dan dihargai dalam berpartisipasi sebagai pemilih dan pengawas dalam pesta demokrasi.
