Mahasiswa Surabaya Tolak PPN 12 Persen, Jatim Menggugat

Pemerintah Indonesia telah resmi memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada tahun 2025, yang dinilai memberikan dampak besar terhadap masyarakat, terutama bagi kelompok mahasiswa dan masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan ini, meskipun sudah lama diusulkan dan merupakan bagian dari reformasi sistem pajak Indonesia, langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama di Jawa Timur (Jatim). Salah satu kelompok yang paling vokal dalam menanggapi kebijakan ini adalah mahasiswa Surabaya yang menggelar demonstrasi besar-besaran.

Aksi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah titik strategis di kota Surabaya ini bertujuan untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan PPN 12 persen, yang dinilai memberatkan kehidupan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok yang memiliki penghasilan rendah dan menengah. “PPN 12 persen akan sangat membebani kehidupan mahasiswa dan keluarga kami. Dengan biaya hidup yang semakin tinggi, keputusan pemerintah untuk menaikkan pajak ini sangat tidak bijak,” ujar Arif, salah satu mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi tersebut.

Selain mahasiswa Surabaya, kelompok-kelompok aktivis dan organisasi kemasyarakatan di Jatim juga turut serta dalam menyuarakan penolakan ini. Mereka menganggap bahwa dengan adanya kenaikan PPN, beban ekonomi masyarakat akan semakin bertambah. Hal ini diakui oleh banyak pihak yang merasa bahwa PPN adalah pajak yang paling terasa langsung dampaknya oleh konsumen. Sementara itu, kalangan pengusaha kecil dan menengah juga merasa kebijakan ini bisa memperlambat laju perekonomian mereka karena biaya produksi dan distribusi yang akan semakin tinggi akibat adanya pajak tambahan ini.

Menghadapi gelombang penolakan tersebut, pemerintah, melalui kementerian terkait, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi pajak yang lebih adil dan berkelanjutan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebijakan PPN 12 persen diperlukan untuk memperluas basis pajak dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih progresif. “Dengan menaikkan PPN, kami berharap dapat mengurangi ketergantungan pada penerimaan dari sektor pajak lainnya yang lebih volatil,” ujar Sri Mulyani dalam sebuah konferensi pers.

Namun, meskipun pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini penting untuk perekonomian negara, banyak pihak yang masih skeptis mengenai keefektifan kebijakan ini dalam jangka panjang. Mereka mempertanyakan apakah dengan meningkatkan PPN, masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi akan benar-benar teratasi. Sebagian besar masyarakat di Jawa Timur, yang merupakan provinsi dengan populasi cukup besar, merasa bahwa kebijakan ini tidak memperhitungkan kondisi nyata masyarakat yang tengah berjuang menghadapi inflasi dan ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi.

Dalam aksi protesnya, mahasiswa Surabaya juga menuntut agar pemerintah lebih mengutamakan kebijakan yang lebih merata dalam pemerataan kesejahteraan. Mereka menekankan perlunya sistem pajak yang lebih berpihak pada rakyat kecil, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Sejumlah kalangan yang mendukung kebijakan ini, termasuk sebagian kalangan akademisi dan pengusaha besar, berpendapat bahwa meskipun beban pajak meningkat, kebijakan ini penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara. Menurut mereka, dengan penerimaan pajak yang lebih besar, pemerintah dapat menyediakan lebih banyak anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan program-program sosial yang akan menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang.

Namun, perdebatan tentang kebijakan PPN 12 persen tidak hanya berhenti di mahasiswa dan masyarakat umum. Beberapa politisi dan pengamat ekonomi juga memberikan pandangan yang beragam. Ada yang mendukung penuh kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk mendongkrak pendapatan negara, sementara yang lainnya mengkritiknya sebagai kebijakan yang tidak mempertimbangkan situasi ekonomi masyarakat.

Meskipun protes mahasiswa Surabaya dan beberapa daerah lain sudah mengemuka, pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda untuk merevisi kebijakan ini. Para demonstran pun tetap bertekad untuk melanjutkan aksi mereka, berharap agar suara mereka didengar dan agar pemerintah mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

Sementara itu, di tingkat legislatif, beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari daerah pemilihan Jawa Timur juga menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap PPN 12 persen. Mereka berjanji akan membawa masalah ini dalam rapat paripurna DPR dan berharap ada perbaikan atau penyesuaian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pemerintah, pada gilirannya, mengingatkan bahwa kebijakan ini akan tetap dilaksanakan, tetapi mereka membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mencari solusi yang lebih baik. Dalam kesempatan berikutnya, pemerintah berjanji akan lebih banyak melakukan komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat untuk mendengar masukan dan saran, serta memastikan implementasi kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat secara berlebihan.

Seiring berjalannya waktu, dinamika ini diprediksi akan terus berkembang. Meski demikian, apa pun keputusan yang diambil, jelas bahwa kebijakan PPN 12 persen menjadi sorotan utama di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Bagaimana respons masyarakat, termasuk mahasiswa Surabaya yang merupakan garda terdepan dalam protes ini, akan menentukan apakah kebijakan tersebut akan mengalami revisi atau tetap diterapkan seperti yang direncanakan.